MAKI Gugat Puan soal Seleksi Anggota BPK ke PTUN Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia --

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat Ketua DPR Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebut bahwa berkas gugatan rencananya akan diserahkan hari ini Selasa (10/8), ke PTUN.

"Selasa (10 Agustus 2021)," kata Boyamin saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (9/8) malam.

Dalam gugatannya, Boyamin meminta majelis hakim untuk membatalkan surat yang dikirim Puan ke DPR RI terkait daftar 16 nama calon anggota BPK RI. Surat yang diteken Puan pada 15 Juli itu, meminta pertimbangan DPD usai disepakati dalam rapat Komisi IX akhir Juni lalu.

Adapun beberapa nama calon anggora BPK dalam surat tersebut antara lain yakni, Nelson Humiras Halomoan, Dadang Suwarna, Dori Santosa, Encang Hermawan, Kristiawanto, Shihubul Imam Harry Zacharias Soeratin, Nyoman Adhi Suryadhana, dan beberapa nama lain.

Khusus dua nama terakhir, MAKI menduga keduanya tak memenuhi syarat. Nyoman merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III) yang notabene adalah pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran).

Sedangkan Harry Z Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang notabene merupakan jabatan KPA.

"Menyatakan batal dan/atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan tergugat berupa : Surat Ketua DPR RI nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-nama Calon Anggota BPK RI," demikian bunyi petitum gugatan.

Menurut Boyamin, penunjukan Harry dan Nyoman diduga tidak memenuhi syarat sesuai pasal 15 huruf j, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Adapun pasal itu berbunyi:

"Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat, (huruf j) paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara."

(thr/ugo)

[Gambas:Video CNN]