Ramai Ritual Blusukan Jokowi Saat Novel Cs Diujung Pemecatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih bungkam terkait pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia juga belum menggubris sejumlah temuan dan rekomendasi lembaga negara Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait nasib Novel Baswedan Cs itu.

Alih-alih bersikap layaknya pemimpin eksekutif, Jokowi malah memilih untuk banyak blusukan dan melakukan kegiatan-kegiatan seremonial di sejumlah daerah. Itu terjadi hampir di sepanjang hari jelang pemberhentian pada 30 September hari ini.

Sejumlah agenda Jokowi dalam sepekan terakhir misalnya melakukan kunjungan kerja ke Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis (23/9). Ia menanam bakau, meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar, hingga melepas tukik dalam rangkaian kegiatannya hari itu.

Keesokan harinya, Jokowi kembali menghadiri vaksinasi Covid-19 relawan Projo dan pelantikan DPN Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) secara virtual.

Pekan berikutnya, Jokowi kembali menanam bakau di Bengkalis, Riau dan Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (28/9). Sementara pada Senin (27/9) dan Rabu (29/9) Jokowi melakukan rapat terbatas.

Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa upaya Jokowi ogah menanggapi isu-isu nasional terkini yang berpolemik memang sudah terjadi sejak awal kepemimpinannya. Padahal, isu terkait nasib pegawai KPK ini sangat penting untuk disikapi Jokowi.

"Beliau ini lebih, ya kalau bahasa saya seperti melampiaskan hobinya dengan blusukan-blusukan yang menurut saya itu tidak porsi seorang Presiden," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/9).

Ia menyebut seorang Presiden seharusnya dapat turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan substansial seperti kisruh di KPK ini. Bukan malah memprioritaskan blusukan di tengah isu penting yang butuh campur tangan langsung pemimpin negara seperti pemecatan pegawai KPK.

Masalah pemecatan pegawai KPK, kata dia, tidak akan berlarut jika Jokowi cepat bersikap.

"Agak disayangkan kalau Presiden kita ini lebih banyak pada kegiatan-kegiatan seremonial," ujar Jamil.

"Dia (Presiden) harus cekatan mengambil keputusan segera, sehingga masalah di KPK itu cepat diselesaikan," tambah dia

Pemerintah menilai bahwa masalah di komisi antirasuah itu sebenarnya sudah selesai dan tak perlu menjadi polemik. Jokowi beberapa kali menyatakan agar tak semua masalah di negeri ini, termasuk pemecatan pegawai KPK diseret kepada dirinya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar polemik pemecatan pegawai KPK segera diakhiri. Hal itu disampaikan dirinya usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan agar pegawai KPK tak lulus TWK direkrut menjadi ASN Polri.

Proses itu pun sebelumnya diklaim Listyo telah melalui surat-menyurat kepada Presiden beberapa waktu terakhir dan telah disetujui.

"Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud dalam cuitannya di akun twitter pribadi @mohmahfudmd, Rabu (29/9).

Sikap itu, menurut Jamil membuat Jokowi seolah terlihat menghindar dari permasalahan negara yang genting dan malah menyerahkannya kepada para menterinya.

"Presiden itu kan memiliki kekuasaan tertinggi. jadi kebijakan dia itu memang sangat diperlukan dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Apakah itu pembangunan hukum, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dalam kasus KPK, tentu ini dalam konteks pembangunan hukum," jelas dia.

Pakar Sebut Jokowi Abai soal KPK BACA HALAMAN BERIKUTNYA

Bagikan Artikel ini